Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Adanya kesenjangan fasilitas pemondokan
yang diterima oleh jamaah haji Indonesia di Makkah menjadi sorotan
Inspektur Jenderal Kementerian Agama M Jasin. Dia menilai, kesenjangan
ini menunjukkan ketidakadilan dan harus diatasi ke depan.
Namun, pengamat haji Ade Marfuddin pesimistis Kementerian Agama bisa mengatasi kesenjangan tersebut. Menurutnya, penempatan dan fasilitas yang diterima jamaah sudah melalui cara qurah atau pengundian.
Sehingga, apabila ada jamaah yang mendapatkan fasilitas yang baik sekelas hotel bintang lima, berarti dia sangat beruntung. Sampai saat ini, kata dia, belum ada satu cara pun agar jamaah haji bisa mendapatkan fasilitas yang sama merata di pemondokan.
“Karena pemondokannya ada banyak, 200 gedung, yang dibangun oleh orang yang berbeda-beda,” ungkap Ade Marfuddin, Kamis (3/10). Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan.
Pemerintah Indonesia pun membayar biaya yang tidak sama pada masing-masing pemondokan tersebut. Selama ini, kata dia, Pemerintah Arab Saudi hanya menerapkan standar pondokan. Namun, untuk fasilitas tambahannya diserahkan semua kepada pemilik rumah.
Selama ini, Pemerintah Indonesia selalu kesulitan mendapatkan pemondokan yang kualitasnya sama, namun bisa menampung seluruh jamaah.
“Yang bisa didapatkan adalah gedung yang paling tidak layak bisa ditinggali oleh jamaah, juga mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram,” ujarnya.
Memang ada rasa ketidakadilan dialami oleh jamaah haji, apalagi mereka membayar dengan besaran biaya sama. “Namun, apa daya, karena memang Pemerintah Indonesia tidak mampu mencari pemondokan dengan fasilitas yang sama merata,” katanya menambahkan.
Jika berani, kata dia, pemerintah menetapkan harga berbeda bagi jamaah haji ke depannya. Jika memang ingin mendapatkan gedung yang bagus, biayanya lebih mahal. Di sisi lain, jamaah yang kurang mampu tetap mendapatkan subsidi agar memperoleh pemondokan yang layak.
Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan. Usul yang lain, Pemerintah Indonesia bisa meneken kontrak yang lebih panjang. Seperti Malaysia, yang langsung melakukan kontrak penyewaan pemondokan selama tiga tahun.
“Harus menata diri untuk membuat kontrak dengan jangka yang lebih panjang,” katanya. Dia berharap, nantinya di Makkah ada satu lokasi tersendiri bagi jamaah haji Indonesia.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama Sri Ilham Lubis mengatakan, kontrak sewa jangka panjang pemondokan sebenarnya sudah mulai dijajaki pada tahun ini. Namun, itu belum berhasil karena terkendala dengan adanya ta’limatul hajj Pemerintah Arab Saudi.
Ta’limatul hajj Pemerintah Saudi itu menyatakan, Indonesia tidak bisa melakukan kontrak sewa rumah jamaah haji secara jangka panjang, tapi per tahun.
“Kemungkinan, tahun depan kita akan jajaki kontrak jangka panjang selama dua sampai tiga tahun,” kata Sri Ilham seperti dilaporkan wartawan Republika, Nur Hasan Murtiaji, dari Makkah, Rabu (2/10).Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan.
Namun, pengamat haji Ade Marfuddin pesimistis Kementerian Agama bisa mengatasi kesenjangan tersebut. Menurutnya, penempatan dan fasilitas yang diterima jamaah sudah melalui cara qurah atau pengundian.
Sehingga, apabila ada jamaah yang mendapatkan fasilitas yang baik sekelas hotel bintang lima, berarti dia sangat beruntung. Sampai saat ini, kata dia, belum ada satu cara pun agar jamaah haji bisa mendapatkan fasilitas yang sama merata di pemondokan.
“Karena pemondokannya ada banyak, 200 gedung, yang dibangun oleh orang yang berbeda-beda,” ungkap Ade Marfuddin, Kamis (3/10). Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan.
Pemerintah Indonesia pun membayar biaya yang tidak sama pada masing-masing pemondokan tersebut. Selama ini, kata dia, Pemerintah Arab Saudi hanya menerapkan standar pondokan. Namun, untuk fasilitas tambahannya diserahkan semua kepada pemilik rumah.
Selama ini, Pemerintah Indonesia selalu kesulitan mendapatkan pemondokan yang kualitasnya sama, namun bisa menampung seluruh jamaah.
“Yang bisa didapatkan adalah gedung yang paling tidak layak bisa ditinggali oleh jamaah, juga mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh dengan Masjidil Haram,” ujarnya.
Memang ada rasa ketidakadilan dialami oleh jamaah haji, apalagi mereka membayar dengan besaran biaya sama. “Namun, apa daya, karena memang Pemerintah Indonesia tidak mampu mencari pemondokan dengan fasilitas yang sama merata,” katanya menambahkan.
Jika berani, kata dia, pemerintah menetapkan harga berbeda bagi jamaah haji ke depannya. Jika memang ingin mendapatkan gedung yang bagus, biayanya lebih mahal. Di sisi lain, jamaah yang kurang mampu tetap mendapatkan subsidi agar memperoleh pemondokan yang layak.
Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan. Usul yang lain, Pemerintah Indonesia bisa meneken kontrak yang lebih panjang. Seperti Malaysia, yang langsung melakukan kontrak penyewaan pemondokan selama tiga tahun.
“Harus menata diri untuk membuat kontrak dengan jangka yang lebih panjang,” katanya. Dia berharap, nantinya di Makkah ada satu lokasi tersendiri bagi jamaah haji Indonesia.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama Sri Ilham Lubis mengatakan, kontrak sewa jangka panjang pemondokan sebenarnya sudah mulai dijajaki pada tahun ini. Namun, itu belum berhasil karena terkendala dengan adanya ta’limatul hajj Pemerintah Arab Saudi.
Ta’limatul hajj Pemerintah Saudi itu menyatakan, Indonesia tidak bisa melakukan kontrak sewa rumah jamaah haji secara jangka panjang, tapi per tahun.
“Kemungkinan, tahun depan kita akan jajaki kontrak jangka panjang selama dua sampai tiga tahun,” kata Sri Ilham seperti dilaporkan wartawan Republika, Nur Hasan Murtiaji, dari Makkah, Rabu (2/10).Berita Kemenag: Kemenag Sulit Atasi Kesenjangan Pondokan.
Comments
Post a Comment