Endang Sry Wahyu, S.Ag: Pembangunan Rumah Ibadah Harus Berdasarkan Kebutuhan Bukan Keinginan

Karimun (Humas) - Sekretaris FKUB Kabupaten Karimun Endang Sry Wahyu, S.Ag menegaskan bahwa saat ini dalam membangun rumah ibadah harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Hal ini disampaikannya saat ditemui pagi ini, Senin (3/8/2015).

"Jadi sekarang ini tidak bisa begitu saja mendirikan rumah ibadah, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya, pendirian rumah ibadah harus berdasarkan kebutuhan umat di suatu tempat bukan karena keinginan semata. Dan ini berlaku untuk semua rumah ibadah, baik rumah ibadah umat Islam, Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu maupun Konghucu." ungkapnya.

Sebagaimana diketahui suatu   kebijakan   dan   instrumen   pendoman   penting dalam     memelihara kerukunan     uamt     beragama     ialah ditetapkannya    Peraturan    Bersama    Menteri    Agama    dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8  Tahun  2006  tentang Pedoman     Pelaksanaan     Tugas Kepala     daerah     dalam Pemeliharaan   Kerukunan   Umat   Beragama,   Pemberdayaan Forum Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah Ibadat dan dikenal dengan PBM Tahun 2006.

PBM   tahun   2006   merupakan   kesepakatan   majelis-majelis  agama  tingkat  pusat  yang  terdiri  dari  Majelis  Ulama Indonesia   (MUI),   Persekutuan   Gereja-Gereja   di   Indonesia (PGI),  Konferensi  Wali  Gereja  Indonesia  (KWI),  Parisadha Hindu   Dharma   Indonesia   (PHDI)   dan   Perwakilan   Umat Budha  Indonesia  (WALUBI)  bersama  wakil  dari  Kementerian Agama  dan  Kementerian  Dalam Negeri.  Hasil  kesepakatan tersebut  disahkan  oleh  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006. 

Dalam  PBM  2006 Bab  IV telah ditentukan tentang Pendirian Rumah Ibadat dalam pasal 14, sebagai berikut:

1. Pendirian   rumah   ibadat   harus   memenuhi   persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat  1,  bahwa pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi persyaratan khusus meliputi:

• Daftar   nama   dan   Kartu   Tanda   Tangan   Penduduk pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit  90  (sembilan puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat sesuai   dengan   tingkat   batas   wilayah   sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
• Dukungan   masyarakat   setempat   paling   sedikit   60 (enam  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala desa.
• Rekomendasi    tertulis    kepala    Kantor    Departemen Agama   (Kantor   Kementerian   Agama,   Pen)   Agama Kabupaten/Kota dan;
• Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
• Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  huruf  a  terpenuhi,  pemerintah  daerah  berkewajiban memfasilitasi   tersedianya lokasi   pembangunan   rumah ibadatan.

Pendirian   rumah   ibadat   berarti   membangun   rumah ibadat   baru,   termasuk   yang   diperbarui   dalam   arti   lain renovasi.   Sebagaimana   ketentuan   yang   berlaku   renovasi berarti  perubahan  sehingga  diperlukan  kembali  IMB.  Dengan demikian  pendirian  rumah  ibadat  di  sini  dilihat  pada  faktor: a)   Penggunaan   rumah   ibadat,   b)   dukungan   masyarakat setempat,  c)  rekomendasi  tertulis  Kepala  Kantor  Kementerian Agama   Kabupaten/Kota,   d)   rekomendasi   tertulis   FKUB Kabupaten/Kota, e)  IMB  rumah  ibadat  dari  bupati/walikota dan di luar yang  lima tersebut;

"Kalau masyarakat melihat ada rumah ibadah yang baru dibangun dan dicurigai belum mendapatkan izin bisa melaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun atau FKUB Kabupaten Karimun,"pungkasnya.