Karimun (Humas) – Kepada Kepala KUA Kecamatan Se-Kabupaten Karimun, Kasi Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenag Kepri Drs. H. M. Syafii, MPd.I meminta untuk tetap meingkatkan kualitas pelayanan publik dalam melaksanakan tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Hal ini disampaikannya saat menyampaikan materi Optimalisasi Manajemen Pelayanan Nikah Rujuk Berbasis Aplikasi Simkah dalam kegiatan Pembinaan Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tahun 2015, Jumat (27/11/2015) bertempat di Aula Kantor Kemenag Karimun.
“Pengertian Pelayanan Publik berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” ungkapnya.
Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kasi Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA Kanwil Kemenag Kepri menjelaskan bahwa Ombudsman RI telah melaksanakan penilaian pelayanan publik di Kementerian Agama dan meminta Kementerian Agama melakukan perbaikan-perbaikan pada unit-unit pelayanan terhadap 30 variabel dalam upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, yaitu :
1. Persyaratan Pelayanan;
2. Jangka waktu penyelesaian;
3. Biaya/tarif pelayanan;
4. Apakah petugas penyelenggara layanan publik memiliki prosedur pelayanan ?;
5. Alur pelayanan;
6. Ruang tunggu;
7. Pendingin ruangan/AC;
8. Tempat duduk;
9. Ketersediaan jenis layanan public (dalam bentuk booklet, leaflet, poster, dll);
10. Sarana antrian (loket);
11. Toilet/WC;
12. Maklumat pelayanan;
13. Sistem Informasi Standar Pelayanan;
14. Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan;
15. Apakah unit layanan tersebut mempunyai unit khusus pengelolaan pengaduan?;
16. Kotak saran dan pengaduan;
17. Pejabat pengelola pengaduan;
18. Loket pengaduan/ruangan pengaduan;
19. Informasi nomor telepon pengaduan;
20. Informasi email pengaduan;
21. Informasi prosedur pengaduan;
22. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pelayanan;
23. Ruang khusus ibu menyusui/hamil/manula;
24. Aksebilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus;
25. Visi Misi;
26. Moto;
27. Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
28. Apakah petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam ?;
29. Apakah petugas penyelenggara layanan menggunakan ID Card? dan
30. Unit Pelayanan Terpadu.
Comments
Post a Comment