 |
| Kemenag RI: Bentuk Unit Pengendali Gratifikasi |
Jakarta (Pinmas) —- Kementerian Agama dalam waktu dekat akan segera membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Pembentukan ini akan dilakukan di setiap satuan kerja setingkat Eselon I.
“Pembentukan UPG dilakukan oleh masing-masing satker. Biasanya di bawah unit sekretariat atau kepegawaian, ditugaskan satu atau dua orang sesuai load-nya,” terang Irjen Kemenag M. Jasin kepada Pinmas, Minggu (02/03).
Satuan kerja di setiap instansi Kementerian/Lembaga Negara (K/L) dan juga BUMN/BUMD dianjurkan oleh KPK untuk membentuk UPG agar setiap pegawai negeri dan atau penyelenggara negara dapat dengan mudah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Dengan keberadaan UPG tersebut, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang akan melaporkan gratifikasi tidak harus berhadapan langsung dengan KPK.
Dalam tugasnya, petugas UPG akan memberikan form isian laporan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang akan melaporkan gratifikasi. Petugas UPG yang nantinya akan melaporkan ke KPK sebelum batas waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (pasal 12C ayat 1 – 4).
“Tugas UPG biasanya juga termasuk menghimpun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN,” tambah Jasin.
Jasin menambahkan bahwa UPG/UP-LHKPN itulah yang nantinya akan menghimpun laporan kekayaan para pegawai negeri Kemenag, sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 91 tahun 2013 tentang pegawai Kemenag yang wajib melaporkan LHKPN. Mereka yang wajib lapor adalah Menteri, Eselon I, II, dan III serta pegawai lain yang ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN.
Sebelumnya, dalam kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama Tahun 2014 di Bogor (22/02), Jasin mengajak seluruh jajaran Eselon I Pusat Kementerian Agama untuk bergerak cepat dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB). Jasin mendesak agar segera dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di seluruh unit Eselon I, terutama di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Menurut Jasin, pembentukan UPG, juga akan menjadi kredit poin yang bisa menjadi nilai tambah dan alat katrol untuk mengerek peningkatan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama. “Itjen akan member contoh pertama dalam pembentukan UPG/UP-LHKPN tersebut dalam waktu dekat,” tegas Jasin.
Kepada para pegawai negeri atau penyelanggara negara Kementerian Agama, Jasin mengajak untuk melaporkan setiap pemerimaan yang berhubungan dengan jabatan, di luar gaji kepada KPK melalui UPG. “Mari kita tingkatkan integritas dalam melaksanakan tugas agar Kementerian Agama mempunyai kinerja yang tinggi,” harap Jasin. (mkd/mkd)
Kemenag RI: Dirjen Bimas Islam: Kerukunan Laksana Gelas Kristal
Bengkulu (Pinmas) —- Kerukunan bak gelas kristal, mahal harganya sehingga harus dijaga dan menggunakannya juga harus hati-hati.
“Kerukunan seperti gelas kristal yang harganya mahal. Setiap menggunakan, harus hati-hati,” tegas Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil saat memberi sambutan pada Temu Tokoh Lintas Agama se-Provinsi Bengkulu dengan jajaran Kemenag, di Bengkulu, Jum’at (28/02) malam.
Dikatakan Djamil, kerukunan laksana gelas kristal. Jika dibuat untuk bersulang, maka akan tetap aman dan hanya mengeluarkan suara kecil. Namun jika dibenturkan dengan keras, maka akan pecah dan berserakan. “Itulah potensi kerukunan kita, harus kita jaga dan pertahankan, harus menjadi kebutuhan kita,” terang Djamil.
Djamil menambahkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar yang unik karena secara geografis terbentuk dari ribuan pulau, bukan kontinental. Bahkan, saking banyaknya pulau, banyak yang belum punya nama dan belum tahu persis, berapa ribu jumlah pulau kita yang pasti.
Selain itu, lanjut Djamil, masyarakat kita terdiri atas banyak agama dan kepercayaan. Masing-masing para pemeluk agama dan kepercayaan mempunyai pengalaman tersendiri terhadap sesuatu yang suci; hadirnya suatu realitas mutlak, yakni Tuhan. Cara mengekspresikan pengalaman tersebut juga berbeda-beda. Ada yang tidak peduli dengan keduniawian, istilahnya mengambil jalan sufi, ada yang kadang ingat Tuhan dan kadang tidak. Ada juga yang tidak begitu peduli terhadap Agama, dan lain sebagainya.
“Kita harus menjaga semangat ‘setuju di tengah perbedaan’. Artinya, kita harus setuju untuk rukun meski kita berbeda,” kata Djamil.
Mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang ini pun meyakini bahwa agar kita tetap bersama, para pendahulu telah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan formulasi tepat untuk NKRI. “Meski 87 % mayarakat Indonesia beragama Islam, namun Indonesia didirikan bukan untuk menjadi negara Islam. Meski demikian, agama dijadikan nafas kehidupan kita, maka dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara kita. Kenapa itu terjadi, karena para Founding Fathers kita memiliki semangat kebersamaan, senasib seperjuangan,” ungkap Djamil.
Djamil berharap kesadaran seperti itu bisa terus dijaga. Seluruh elemen bangsa diajak Djamil untuk ekstra hati-hati dalam menyikapi potensi konflik yang sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kerukunan kita, pihak-pihak yang suka mengadu domba dalam berbagai macam cara.
“Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan bertemu dan berdialog seperti ini. Dialog itu penting karena akan mampu meminimalisir ketegangan,” ujar Djamil.
Selaku Dirjen Bimas Islam, Abdul Djamil mengakui bahwa menjadi tugas para Bimas, baik Islam maupun Agama lain, untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Indonesia. Karena iman dan taqwa itulah yang akan mewarnai perilaku kehidupan kita sehari-hari.
“Keakraban yang kita miliki, kebersamaan yang sudah membudaya dalam kehidupan kita, sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikannya,” pesan Djamil.
“Semoga negara kita menjadi negara yang besar dan kuat. Adalah menjadi kewajiban kita untuk menjaga stabilitas negeri ini,” tambahnya.
Selain Dirjen Bimas Islam, hadir juga dalam kesempatan dialog ini, Dirjen Bimas Budha Joko Purwanto, dan sejumlah pejabat eselon II Kemenag pusat. Selain itu, hadir perwakilan dari Pemrov Bengkulu, Ketua MUI Bengkulu, Pemkot Bengkulu, serta Bupati Bengkulu Tengah F Ramli dan tokoh masyarakat berbagai agama di Bengkulu. (g-penk/mkd/mkd)
Kemenag RI: Lebih 35 Ribu Warga Bengkulu Padati GJK Bersama Menag
Bengkulu (Pinmas) —- Tidak kurang dari tiga puluh lima ribu masyarakat dari berbagai daerah dan agama di Bengkulu, ikut serta dalam Gerak Jalan Kerukunan bersama Menteri Agama Suryadharma Ali, Gubernur, serta jajaran Pemprov dan Pemda Bengkulu. Gerak jalan yang mengambil start di Lapangan Sport Center Pantai Panjang, Sabtu (1/3), ini merupakan yang terbesar yang pernah diadakan di Bengkulu.
Membludaknya peserta, membuat Gubernur Junaidi Hamsyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Sultan Baktiar Najamudin, tidak bisa menyembunyikan kekaguman dan kegembiraannya. “Rakyat Bengkulu siap menerima pluralitas dan toleransi,” tegas Gunernur dalam sambutannya.
Gubernur Junaidi juga berharap, rakyat Bengkulu akan berpartisipasi aktif dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2014, serta tidak ikut dalam arus golput karena pilihan masyarakat akan menentukan roda pemerintahan dan kebijakan.
Sementara itu, mengawali sambutannya sesaat setelah gerak jalan usai, Menag langsung bertanya. “Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kerukunan penting tidak?” Ribuan peserta yang hadir pun kompak berteriak, “Pentiiiing..!!!”
“Kita tidak bisa kumpul bareng di sini, kalau kita tidak rukun. Kerukunan merupakan modal besar. Modal untuk bersatu. Modal untuk membangunpun butuh kerukunan,” terang Menag.
Menag menjelaskan, bahwa maksud utama gerak jalan ini adalah untuk mempertemukan para tokoh dan umat beragama, sekaligus untuk merawat dan memupuk kerukunan antarumat beragama di Prov Bengkulu yang selama ini sudah terjalin dengan baik.
“Kita harus menjaga dan merawat kerukunan kita yang berjalan dengan baik ini. Agar ke depan, tidak ada kekuatan sebesar apapun yang bisa mengganggu dan memecah belah kita. Meski kita beda suku, agama, budaya, adat, nilai-nilai yang berbeda dan lain sebagainya, jangan sampai kita terpecah belah,” urai Menag
Menag juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk pro aktif dalam gerak jalan ini. “Terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyumbang hadiah dalam gerak jalan ini,” tambah Menag.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Prov Bengkulu Suardi Abbas menerangkan, masyarakat Bengkulu sangat rukun dan toleran. Beberapa letupan kecil tentang perbedaan, bisa diatasi dan tidak merembet ke mana-mana. “Amannya Bengkulu berkat prestasi para tokoh agama yang responsif terhadap hal-hal yang berbau sara, untuk segera diselesaikan. Kami para aparat pemerintah, hanya menjembatani saja” ujar Kakanwil.
Hadir dalam gerak jalan tersebut Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Pendis Nursyam, Dirjen Bimas Budha Joko Purwanto, dan sejumlah pejabat eselon II Kemenag Pusat lainnya. (g-penk/mkd/mkd)
Comments
Post a Comment