Skip to main content

Kemenag RI: Terkait Sertifikasi Halal, Pemerintah Tidak Tinggalkan Ulama

Kemenag RI: Pemerintah Tidak Tinggalkan Ulama
Kemenag RI: Pemerintah Tidak Tinggalkan Ulama
Kemenag RI: Terkait Sertifikasi Halal, Pemerintah Tidak Tinggalkan Ulama http://www.kemenag.go.id

Jakarta (Pinmas) —- Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil menegaskan bahwa jika diberi kewenangan sebagai penyelenggara sertifikasi khalal, pemerintah tidak akan meninggalkan ulama.

“Kalaupun penyelenggara itu pemerintah, tak akan meninggalkan ulama karena menyangkut soal halal dan haram,” tegas Abdul Djamil melalui pesan singkat kepada Pinmas, Jumat (28/02).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal belum juga selesai. Pertama kali diusulkan pada tahun 2006, pembahasan RUU sampai sekarang belum sampai pada tahap final karena masih ada perbedaan pandangan, khususnya yang menyangkut siapakah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi khalal, pemerintah, MUI, atau lembaga lainnya.

Menurut Abdul Djamil, perbedaan pendapat itu wajar tapi seharusnya tidak lagi bersifat polemikal. Djamil menilai pembahasan RUU ini sudah cukup lama, khususnya yang menyangkut soal krusial siapakah yang menjadi penyelenggara. Djamil mengusulkan agar penyelesaiannya dikembalikan pada tugas dan fungsi masing-masing secara proporsional.

“Saya rasa jangan diperuncing lagi soal siapa yang punya wewenang. Penyelesaiannya lebih menekankan pada tugas dan fungsi para pihak secara proporsional dan fungsional,” kata Djamil.

Menurut Djamil, mengurus soal administrasi sertifikasi khalal memang merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemerintah. Sedangkan mengenai fatwa memang merupakan kewenangan ulama.

“Pemerintah kalau mengurus soal administrasinya itu memang bagian dari tugas dan fungsinya, sedangkan ulama soal fatwanya. Jadi kalaupun penyelenggara itu pemerintah, tak akan meninggalkan ulama karena menyangkut soal halal dan haram,” tegas Djamil. (mkd/mkd)

Kemenag RI: Di Tangan SDA, Ada Trend Upgrading PTAIN http://www.kemenag.go.id

Jakarta (Pinmas) —- Pendidikan Islam di bawah kepemimpinan Menag Suryadharma Ali (SDA), diakui redaktur nasional Majalah GATRA Asrori S Karni mengalami kecenderungan peningkatan yang signifikan. Ini terbukti dengan terjadinya konversi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), termasuk konversi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

“Di bidang Pendidikan Islam, di bawah kepemimpinan Pak SDA, ada trend upgrading sejumlah PTAIN,” jelas  Asrori  ketika menjadi salah satu pembicara dalam bedah buku “Suryadharma Ali: Gagasan, Ucapan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat” di Jakarta, Rabu, (26/2).

Buku yang penulisannya digawangi oleh Ruchman Basori, Fahmi Arif, Muhtadin AR, dan Sholla Taufiq ini  mengupas kiprah SDA selama menjadi Menteri Agama. Sebagaimana judulnya, fokus bahasan isi buku ini memotret kebijkan-kebijakan SDA terkait pengembangan pendidikan Islam dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

“Trend upgrading Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) ini bisa dilihat dari munculnya sejumlah STAIN yang mengkonversikan atau dikonversi menjadi IAIN. Selain itu, IAIN pun naik pangkat menjadi UIN,” tegas Pemenang Anugerah Adiwarta ini.

“Bagi saya, ini sesuatu yang luar biasa” tambahnya.

Akibat dari trend ini, Asrori melihat  banyak “kota pinggiran” yang sekarang mempunyai perguruan tinggi sekelas IAIN. “Jika dulu, IAIN hanya ada di kota-kota provinsi, kini banyak di kota-kota pinggiran, seperti IAIN Tulungagung, IAIN Cirebon, IAIN Sukoharjo dan lain sebagainya,” kata Asrori.

Upgrade IAIN menjadi UIN yang pada periode sebelumnya sempat dihentikan, kini juga dilakukan kembali pada masa kepemipinan Suryadharma Ali.

Terkait kerukunan, Asrori menilai, struktur Kemenag yang kuat hingga kecamatan (KUA) mempunyai posisi yang sangat stretagis, terlebih lagi jika kapasitas SDM aparaturnya bisa ditingkatkan dan bisa bersinergi dengan civitas akademika PTAIN. Menurutnya,  karakteristik konflik di Indonesia yang sangat luas, membutuhkan resolutor mumpuni dan itu bisa diperankan oleh aparatur intelektual di PTAIN dan aparatur KUA.

“Karakteristik konflik di Indonesia sangat luas, hal ini butuh kapasitas resolutor konflik yang mumpuni, dan itu ada di perguruan tinggi,” jelas Asrori.

Flash back ke konflik di Ambon misalnya, lanjut Asrori, intensitas komunikasi antara IAIN Ambon dan Universitas Pattimura sangat luar biasa untuk meredam konflik meluas. Hal sama bisa dilihat pada kasus konflik Sampang, di mana Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya bisa dieksperimenkan untuk menjadi mediator rekonsiliasi.

Asrori berharap trend upgrading ini bisa dibarengi dengan  penambahan mandat PTAIN untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik. “Di Cirebon misalnya, ada banyak sempalan aliran. IAIN Cirebon bisa menjadi mediator. Begitu juga konflik antara Syiah-Sunny di Bondowoso dan lain sebagainya. PTAIN bisa sedikit mengurai benang kusut berbagai problem bangsa, terutam dalam beberapa hal yang bisa dicapai, semisal merukunkan masyarakat yang sedang bergejolak,” ujar Asrori.

Ke depan, lanjut Asrori, yang penting diperankan oleh negara dalam kontek kerukunan adalah mengembangkan model penyelesaian konflik keagamaan yang komprehensif, selain juga menyempurnakan pendekatan yang selama ini telah dilakukan. “Kita mempunyai banyak kasus, termasuk konflik dengan GAM. PTAIN bisa pro aktif dalam penyelesaian,” tegas Asrori.

Asrori mengakui  bahwa  gerak jalan yang dilakukan Kemenag mampu meningkatkan pencegahan konflik. Namun demikian, Asroni menilai Kemenag perlu melakukan tahapan lebih lanjut pada tingkatan yang lebih teknis dan solutif, dan itu bisa dilakukan oleh PTAIN.

“Up Grading PTAIN, jika dimanfaatkan dengan baik, berdampak positif untuk mencegah konflik yang terjadi di masyarakat, utamanya masyarakat sekitar PTAIN tersebut,” urai Asrori. (g-penk/mkd/mkd)

Kemenag RI: 5 Tokoh Agama Bengkulu: Kami Hidup Rukun http://www.kemenag.go.id

Bengkulu (Pinmas) —- Lima tokoh agama yang  mewakili agamanya masing-masing menyatakan bahwa selama ini, umat beragama di Bengkulu selama ini hidup berdampingan dan rukun. Kelima tokoh agama tersebut adalah Syukron Zainul (Islam), Pdt JB Hutabarat (Kristen), Jaka Purwanto (Katolik), AA Nyoman Sri Kusuma (Hindu), dan A. Hadi Agam ( Budha).

Pernyataan ini disampaikan saat Temu Tokoh Lintas Agama se-Provinsi Bengkulu dengan jajaran Kemenag, di Santika Hotel, Bengkulu, Jum’at Malam (28/02).

Dalam silaturahim yang bertajuk Harmonis dalam Keberagaman tersebut, hadir  Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, Dirjen Bimas Budha Joko P, dan sejumlah pejabat eselon II Kemenag pusat. Selain itu, hadir perwakilan dari Pemrov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, dan Bupati Bengkulu Tengah H Ramli.

Memberikan sambutan  mewakili umat Islam, Syukron menyatakan bahwa silaturahim ini merupakan moment bersejarah. “Pertama kali, ada acara silaturahim begini dari pusat, sesuatu yang sangat luar biasa, semua unsur tokoh agama diundang Kemenag Pusat, untuk bertemu dan berdiskusi. Meski secara pribadi, kami sudah saling bertemu dan hidup rukun, tapi silaturahim seperti ini, harusnya ada tiap tahun, karena sangat baik untuk kami,” terangnya.

Syukron juga menyatakan bahwa sebagai mayoritas, Umat Islam yang jumlahnya mencapai 97% selama ini menunjukkan sikap yang baik dalam pergaulan sehari-hari.

Senada dengan Syukron, Pdt JB Hutabarat yang mewakili  Agama Kristen mengungkapkan, bahwa Umat Kristen sangat mendukung acara seperti ini. “Selamat datang di Bumi Raflesia, kami sangat mendukung acara seperti ini, dan jika bisa, tiap tahun diadakan. Bukan basa-basi, kami masyarakat Bengkulu hidup rukun,” ungkap Hutabarat

“Peran Pemrov dan Kanwil Kemenag sangat menonjol sebagai jembatan dan pengayom seluruh agama di sini. Bengkulu merupakan salah satu wilayah paling aman di Indonesia. Semoga Tuhan merahmati dan meridhoi kita, agar ke depan, Bengkulu makin religius, nasionalis dan aman,” harapnya.

Hutabarat juga menyatakan bahwa Menag adalah seorang negarawan sejati. Menurutnya, buku tentang kiprah Menag yang bertajuk “Suryadharma Ali: Gagasan, Ucapan, dan Tindakan dalam Mencerahkan Pendidikan Islam dan Kerukunan Umat” menunjukkan semangat kebangsaan Suryadharma Ali.

Jaka Purwanto, perwakilan dari Katolik pun menguatkan pernyataan di atas. “Kami hidup rukun, dan umat Katolik tidak pernah merasa diminoritaskan. Benar-benar nyaman, damai dan tidak diusik, ketika kami menjalankan peribadatan. Bahkan saat kami merayakan Natal, banyak saudara muslim yang datang dan berkunjung. Begitu pula sebaliknya,” ungkap Jaka.

Sementara perwakilan Hindu, Nyoman Sri Kusuma merasa bangga dengan silaturahim kali ini. Nyoman Sri Kusuma mengungkapkan kebanggaannya karena bisa duduk bersama dan berharap acara seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahun. “Kami hidup rukun, damai tenteram, dan tidak dibeda-bedakan,” tambah Nyoman Sri Kusuma.

Hal sama disampaikan Perwakilan Budha, Hadi Agam. “Benar, kami benar-benar hidup rukun. Kami bisa bertetangga dengan baik” terang Hadi

Hadi menerangkan bahwa mayoritas penganut Agama Budha adalah pedagang. Sebagai pedagang, harus baik terhadap semua masyarakat, kalau kita sakit, tetangga yang akan bantu kita. Jadi gak ada gunannya kita bertikai. “Kami merasa nyaman dan terlindungi. Terima kasih” tambah Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi dan para tokoh agama, mengucapkan banyak terima kasih atas peran Kanwil Kemenag Bengkulu yang selama ini, mampu menjadi pengayom dan sangat membantu. (G-penk/mkd/mkd)


Comments