Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan. Makkah (Pinmas) —- Untuk meningkatkan bargaining position dalam negosiasi pemondokan
jamaah di Makkah, ada gagasan untuk membentuk semacam asosiasi atau
komunitas negara yang mengirimkan jamaah haji terbesar di Arab Saudi.
Dengan demikian diharapkan akan ada kesepahaman bersama mengenai
standard dan kesamaan dalam penentuan spesifikasi kualitas dan harga
sewa pemondokan jamaah haji negara-negara anggota asosiasi.
“Jika
kita bisa bersatu dengan negara-negara lain yang mengirimkan jamaahnya
ke Arab Saudi untuk merumuskan satu pola atau standard, maka itu bisa
menekan asosiasi atau pemilik pemondokan yang ada di Arab,” terang M. Jasin ketika diwawancarai oleh Tim Media Center Haji (MCH) di kantor MCH
Daerah Kerja (Daker) Makkah usai mengadakan rapat tim pemantauan
Inspektorat Jenderal Kemenag dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah, Sabtu (28/09).
“Standard diperlukan agar harga tidak variatif antara negara satu dengan lainnya, penetapan harga bisa sama, penyediaan prasarana dan layanan juga sama sehingga kita dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah kita ini dengan baik sebanding dengan kulitas layanan yang diberikan negara-negara lain,” tambah Jasin. Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan
Jasin menambahkan, jika ada kesepahaman maka tidak ada disparitas pelayanan terhadap jamaah yang berasal dari negara yang berbeda-beda. “Setiap jamaah paling tidak akan memperoleh nilai kualitas yang hampir sama (comparable quality services), khususnya menyangkut pemondokan yang setiap tahun menjadi masalah tersendiri,” ujar Jasin.
Disinggung mengenai langkah yang sudah diambil, Jasin mengaku bahwa secara informal dirinya sudah berbicara dengan Dirjen PHU dan mereka juga sepakat dengan ide itu. “Seiring pengalaman kami sendiri yang sudah pergi ke masing-masing Komisi Haji seperti Turki, India, Pakistan, Malaysia, Nigeria, dan Singapura, semua itu menggambarkan terjadinya disparitas layanan. Dari disparitas itu, muncul gagasan untuk membentuk asosiasi yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dalam negosiasi sewa pemondokan sehingga tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain,” jelas Jasin.
“Tahun 1435H, diharapkan sudah ada kekuatan riil dengan bergaining power yang kuat, apapun nama dan bentuknya, untuk membuat kesepakatan bersama tentang standard pemondokan yang bisa digunakan dalam perundingan kontrak pemondokan di Arab Saudi,” tambah Jasin.
Jasin meyakini bahwa sekarang sudah saatnya teknis penyewaan rumah ini didukung dengan adanya standard pemondokan yang disepakati oleh negara-negara pengirim jamaah haji terbesar sehingga mempunyai bargaining power dalam proses perundingan. “Dengan bersama-sama, kita akan mempunyai kekuatan. Dibanding kalau kita head to head, satu lawan satu, maka hasilnya akan sangat variatif,” terang Jasin.
Dihubungi secara terpisah, Kabid Perumahan Daker Makkah, M. Hanif menjelaskan bahwa proses perundingan sewa pemondokan jamaah haji sekarang ini dilakukan oleh masing-masing negara dengan para pemilik pemondokan. Harga sewanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan
Hanif menyayangkan sikap Pemerintah Arab Saudi yang tidak mau memberikan standardisasi. “Kita sudah menyurat ke Arab Saudi terkait harga sewa rumah ini. Tapi Pemerintah Arab Saudi menganggap bahwa karena milik pribadi, maka itu hak private masing-masing dan pemerintah tidak bisa mengintervensi,” kata Hanif.
“Kalau Madinah, gedungnya sudah standard. Antara suplay dan demand juga sama sehingga harga relatif terkendali. Kalaupun ada kenaikan sangat kecil sekali,” tambah Hanif.
Hanif menambahkan bahwa sekarang ini banyak pemondokan yang dibongkar sementara pembangunan pemondokan di sekitar Masjidil Haram masih sangat sedikit. “Itu berapa ratus saja yang dibongkar. Sementara pembangunannya yang dekat dengan Masjidil Haram mungkin tidak ada 1% dari yang dibongkar,” tutur Hanif.
Dikatakan Hanif bahwa pertemuan dengan beberapa negara sudah dilakukan untuk membahas mengenai masalah pemondokan. Hanya, masalah ini ternyata tidak hanya menyangkut negara Asia Tenggara saja, tapi seluruh dunia. Selain itu, budget masing-masing negara juga berbeda-beda. (mkd/mkd)Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan
“Standard diperlukan agar harga tidak variatif antara negara satu dengan lainnya, penetapan harga bisa sama, penyediaan prasarana dan layanan juga sama sehingga kita dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah kita ini dengan baik sebanding dengan kulitas layanan yang diberikan negara-negara lain,” tambah Jasin. Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan
Jasin menambahkan, jika ada kesepahaman maka tidak ada disparitas pelayanan terhadap jamaah yang berasal dari negara yang berbeda-beda. “Setiap jamaah paling tidak akan memperoleh nilai kualitas yang hampir sama (comparable quality services), khususnya menyangkut pemondokan yang setiap tahun menjadi masalah tersendiri,” ujar Jasin.
Disinggung mengenai langkah yang sudah diambil, Jasin mengaku bahwa secara informal dirinya sudah berbicara dengan Dirjen PHU dan mereka juga sepakat dengan ide itu. “Seiring pengalaman kami sendiri yang sudah pergi ke masing-masing Komisi Haji seperti Turki, India, Pakistan, Malaysia, Nigeria, dan Singapura, semua itu menggambarkan terjadinya disparitas layanan. Dari disparitas itu, muncul gagasan untuk membentuk asosiasi yang mempunyai posisi tawar lebih kuat dalam negosiasi sewa pemondokan sehingga tidak ada perbedaan antara satu negara dengan negara lain,” jelas Jasin.
“Tahun 1435H, diharapkan sudah ada kekuatan riil dengan bergaining power yang kuat, apapun nama dan bentuknya, untuk membuat kesepakatan bersama tentang standard pemondokan yang bisa digunakan dalam perundingan kontrak pemondokan di Arab Saudi,” tambah Jasin.
Jasin meyakini bahwa sekarang sudah saatnya teknis penyewaan rumah ini didukung dengan adanya standard pemondokan yang disepakati oleh negara-negara pengirim jamaah haji terbesar sehingga mempunyai bargaining power dalam proses perundingan. “Dengan bersama-sama, kita akan mempunyai kekuatan. Dibanding kalau kita head to head, satu lawan satu, maka hasilnya akan sangat variatif,” terang Jasin.
Dihubungi secara terpisah, Kabid Perumahan Daker Makkah, M. Hanif menjelaskan bahwa proses perundingan sewa pemondokan jamaah haji sekarang ini dilakukan oleh masing-masing negara dengan para pemilik pemondokan. Harga sewanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Kemenag RI: M. Jasin: Perlu Kesepahaman Antar Negara tentang Standard Pemondokan
Hanif menyayangkan sikap Pemerintah Arab Saudi yang tidak mau memberikan standardisasi. “Kita sudah menyurat ke Arab Saudi terkait harga sewa rumah ini. Tapi Pemerintah Arab Saudi menganggap bahwa karena milik pribadi, maka itu hak private masing-masing dan pemerintah tidak bisa mengintervensi,” kata Hanif.
“Kalau Madinah, gedungnya sudah standard. Antara suplay dan demand juga sama sehingga harga relatif terkendali. Kalaupun ada kenaikan sangat kecil sekali,” tambah Hanif.
Hanif menambahkan bahwa sekarang ini banyak pemondokan yang dibongkar sementara pembangunan pemondokan di sekitar Masjidil Haram masih sangat sedikit. “Itu berapa ratus saja yang dibongkar. Sementara pembangunannya yang dekat dengan Masjidil Haram mungkin tidak ada 1% dari yang dibongkar,” tutur Hanif.
Dikatakan Hanif bahwa pertemuan dengan beberapa negara sudah dilakukan untuk membahas mengenai masalah pemondokan. Hanya, masalah ini ternyata tidak hanya menyangkut negara Asia Tenggara saja, tapi seluruh dunia. Selain itu, budget masing-masing negara juga berbeda-beda. (mkd/mkd)
Comments
Post a Comment