Arah Dan Kebijakan Penyusunan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2015

Kemenag Kab. Karimun - Isu Strategis Pembangunan Bidang Agama saat ini ada 4, yakni (1) Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama (2) Peningkatan Kerukunan Umat Beragama (3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama (4) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Alpian, S.E., M.Ak., Ak. dengan materi Arah Dan Kebijakan Penyusunan Anggaran Kementerian Agama Tahun 2015 pada kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Kantor Kemenag Kabupaten Karimun (19/6).

"Adapun Sasaran Pembangunan Bidang Agama Tahun 2015 pertama: Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat; kedua: Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai dikalangan umat beragama diantaranya melalui fasilitasi pembentukan sekretariat bersama (Sekber) kerukunan umat beragama, serta bantuan operasional FKUB di 33 provinsi dan 479 kab/kota; ketiga: Meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar bagi 168.000 jamaah; dan empat: Meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama yang ditandai dengan semakin transparan dan akuntabelnya penataan organisasi, tata kelola sumber daya manusia (SDM), dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan." jelas Alpian, S.E., M.Ak., Ak. yang saat ini menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun isu strategis terkait dengan pembangunan pendidikan lanjut Alpian ada 7 hal, yakni:
  1. Peningkatan pelayanan PAUD
  2. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
  3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah
  4. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
  5. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
  6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
  7. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan dan tata kelola pendidikan untuk mendukung peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
Terkait Catatan Atas Pagu Indikatif Dan Rancangan Awal RKP Tahun 2015, Alpian, S.E., M.Ak., Ak. menjelaskan bahwa (1) Pagu Indikatif belum memperhitungkan perubahan tarif pencatatan nikah di luar kantor berdasarkan penyempurnaan PP 47/2004 (2) Penggunaan SBSN berdasarkan usulan Kemenag seharusnya hanya untuk Program PHU, tetapi yang tertulis dalam SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun 2015 mencakup juga Program Bimas Islam dan Program Pendidikan Islam (3) Pagu Indikatif belum termasuk penyediaan tunjangan kinerja (remunerasi) dan (4) Total anggaran RKP sebesar Rp43.421milyar dari Pagu Indikatif Rp50.052milyar berarti sisanya tidak akan dapat memenuhi belanja pegawai dan operasional.

Lebih lanjut Alpian menjelaskan kegiatan yang belum terpenuhi dalam Pagu Indikatif Tahun 2015:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  1. Kegiatan dukungan kesekretariatan pada Kanwil Provinsi dan Kankemenag Kab/kota
  2. Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada pendidikan agama Khonghucu
  3. Bimbingan keagamaan bagi umat Khonghucu
Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur
  1. Pembangunan gedung baru Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
  2. Rehabilitasi gedung Kantor Kementerian Agama Pusat dan Daerah
  3. Peningkatan sarana perkantoran.
Program Pendidikan Islam
  1. Pembayaran tunjangan profesi guru PNS dan non PNS
  2. Safeguarding BSM
  3. Buffer BSM MI, MTs dan MA
  4. Pelaksanaan Kurikulum 2013
  5. Peningkatan Sarana dan Prasarana PTAIN
  6. Pesantren Terpadu untuk Anak Harapan
  7. Tambahan cakupan Bidik Misi
  8. Penilaian kinerja guru, kepala, dan pengawas madrasah
  9. Sertifikasi kompetensi guru madrasah.
Program Bimbingan Masyarakat Islam
  1. Pembangunan gedung KUA
  2. Rehabilitasi gedung KUA
  3. Pembinaan serta pengelolaan bimbingan masyarakat Islam pusat dan daerah
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah
  1. Tambahan biaya operasional dan peningkatan  kinerja Komisi Pengawas Haji Indonesia
  2. Revitalisasi Asrama Haji
Program Bimbingan Masyarakat Kristen
  1. Implementasi Kurikulum 2013
  2. BOS pada Sekolah Menengah Agama Kristen
  3. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah
  4. Pembangunan sarana dan prasarana PTAK
  5. Bantuan lembaga agama dan keagamaan
  6. Penguatan kinerja penyuluh agama non PNS
  7. Belanja pegawai dan operasional untuk Fungsi Non Pendidikan
  8. Pembinaan lembaga agama dan keagamaan Kristen
Program Bimbingan Masyarakat Katolik
  1. Implementasi Kurikulum 2013
  2. Peningkatan kualifikasi guru program S-1
  3. Tunjangan profesi guru non PNS
  4. BOP/BOS SMAK
  5. Penyediaan belanja pegawai non-pendidikan
  6. Tunjangan penyuluh agama non PNS
  7. Bantuan Rumah Ibadah
  8. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
Program Bimbingan Masyarakat Hindu
  1. Implementasi Kurikulum 2013
  2. Peningkatan kualitas peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan agama dan keagamaan
  3. Biaya Operasional PAUD dan pendidikan dasar
  4. BOPTAN dan sarana prasarana PTAN Hindu
  5. Peningkatan kualitas pelayanan agama, pemberdayaan umat, pengembangan lembaga agama, sarana dan prasarana,
  6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, belanja pegawai dan operasional non pendidikan serta pengadaan kitab suci dan pemberdayaan ekonomi umat.
Program Bimbingan Masyarakat Budhha
  1. Implementasi Kurikulum 2013
  2. Pengadaan sarana kebaktian (Buddha Rupang)
  3. Pengadaan buku syair-syair Dhammapada, pengadaan kitab suci
  4. Bantuan rumah ibadah
  5. Bantuan penyuluh agama Buddha non PNS
  6. Peringatan hari raya agama Buddha.
Program Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama
  1. Pembinaan administrasi dan tugas teknis lainnya lajnah pentashihan mushaf Al-Qur’an
  2. Pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi
  3. Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis keagamaan
  4. Penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan
  5. Penelitian dan pengembangan lektur dan khazanah keagamaan
  6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Litbang dan Diklat
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiltas Aparatur Kementerian Agama
  1. Implementasi Kurikulum 2013
  2. Pengadaan sarana kebaktian (Buddha Rupang)
  3. Pengadaan buku syair-syair Dhammapada, pengadaan kitab suci
  4. Bantuan rumah ibadah
  5. Bantuan penyuluh agama Buddha non PNS

Comments