Skip to main content

Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

Karimun (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Senin (16/11/2015) menggelar kegiatan Pembinaan Umat Beragama dalam rangka mewujudkan Wawasan Multi Kultural yang perwakilan dari tokoh umat beragama yang ada di Kabupaten Karimun.

Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ini diikuti sebanyak 30 peserta dan dibuka langsung oleh Ka. Kankemenag Kabupaten Karimun Drs.  H. Afrizal yang sekaligus menjadi narasumber.

“Visi dari Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk tahun 2015-2019 adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Karimun yang taat beragama, rukun, cerdas, sejahtera lahir batin dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” ungkap H. Afrizal memulai materinya.

H. Afrizal juga menjelaskan bahwa Misi dari Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk tahun 2015-2019 yang pertama adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan dan yang kedua memantapkan kerukunan umat beragama.

“Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikTahun 1945.” Terangnya.

Sementara Pemuka Agama atau Tokoh Agama, jelas H. Afrizal lagi adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

H. Afrizal juga menerangkan tentang Kebijakan Pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama ada 9, pertama; (1). Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2). Setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; (3). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (4). Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

“Kelima, pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib; Keenam, arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama; Ketujuh, kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; Kedelapan, pemerintah (Kementerian Agama) turut aktif dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan kesembilan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah tugas dan upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.” Ungkap H. Afrizal.

Khusus di Kabupaten Karimun beberapa upaya Kementerian Agama Kabupaten Karimun dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Karimun diantaranya dinamisasi Kankemenag untuk penyegaran wawasan kerukunan pada semua lini aparat kemenag, sosialisasi PBM No 9 Dan No 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah, Pemetaan sosial konfigurasi sosial umat beragama: antisipasi bentuk konflik, rumusan solusi konflik.

“Kita juga sering melakukan  koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk penguatan FKUB Kabupaten dan FKUB Kecamatan, mengadakan pertemuan terjadwal dengan pemuka agama guna menyerap dan mencari solusi aspirasi umat beragama, pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kabupaten dan mengadakan Kegiatan Bersama Lintas Agama seperti Perkemahan Pemuda Lintas Agama, Gerak Jalan Kerukunan Umat Beragama, Lomba Olahraga Lintas Agama,” terangnya.

Terkait dengan wacana merevisi PBM No. 8/9 Tahun 2006, H. Afrizal menjawab bahwa seperti yang dijelaskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa aturan tentang pendirian rumah ibadah tetap diperlukan. Jika akan direvisi, maka itu dalam kerangka penyempurnaan, bukan peniadaan.

“Begitu juga dengan wacana tentang pencabutan PBM No. 8/9 Tahun 2006, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan takkan mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Menteri Agama menegaskan bahwa selama belum ada yang baru, yang lebih baik maka yang lama jangan dihilangkan atau dicabut.” Jelas H. Afrizal.

Comments

Terpopuler

Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama) versi Hitam Putih

Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama) versi Hitam Putih



Logo Favicon Kemenag - Kementerian Agama
Logo Vector Kementerian Agama - Departemen AgamaLogo Vector / Vektor Kementerian Agama RI - Departemen Agama untuk download versi CDR klik tautan berikut : http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vektor-departemen-agama-cdr.html


Logo Kemenag - Kementerian Agama - Depag - Departemen Agama - versi Hitam Putih (BW)





Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama)




Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kemenag Kab. Karimun - Ada 2 TOR (TERM OF REFERENCE) yang harus dipahami dan dikerjakan, yakni TOR untuk usulan anggaran dibuat untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran (sebelum dipa di setujui/ disyahkan) dan TOR acuan pelaksanaan dibuat setelah dipa disyahkan/ di setujui sebelum pekerjaan dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Joko Riswanto, ST saat menyampaikan materi tentang Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Kemenag Kab. Karimun 18 Juni 2014 lalu di Hotel Aston.
Dihadapan 27 peserta yang terdiri Kepala Seksi/Penyelenggara Kantor Kemenag Kabupaten Karimun,Ka. KUA Kecamatan dan Kepala Madrasah Negeri, Joko Riswanto, ST menjelaskan secara rinci tentang Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
"Pengertian Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan m…

Lirik Lagu Mars MTQ mp3

Lirik Mars MTQMars MTQ mp3Lagu Mars MTQ

TEKS MARS MTQ (Ciptaan : Agus Sunaryo)

GEMA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN
PANCARAN ILAHI ( ILAHI )
CINTA PADA ALLAH NABI DAN NEGARA
WAJIB BAGI KITA
LIMPAH RUAH BUMI INDONESIA
ADIL MAKMUR SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBBUN GHAFUR
PASTI TERLAKSANA

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN AGUNG
WAHYU KALAM TUHAN (TUHAN)
PANCASILA SAKTI DASAR INDONESIA
PUJAAN BANGSAKU
GEMAH RIPAH TANAH AIR KITA
AMAN DUNIA SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBUN GHAFUR
NUSANTARA JAYA

GEMA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN
PANCARAN ILAHI (ILAHI)
CINTA PADA ALLAH NABI DAN NEGARA
WAJIB BAGI KITA
LIMPAH RUAH BUMI INDONESIA
ADIL MAKMUR SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBUN GHAFUR
PASTI TERLAKSANA.

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN JAYA
FIRMAN SUCI TUHAN (TUHAN)
PANCASILA SAKTI BAGI KITA SEMUA
INDONESIA JAYA
LIMPAH RUAH ALAM KAYA RAYA
BAHAGIA SEMUA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBBUN GHAFUR
CITA-CITA KITA, CITA …- CITA …….. KITA.

Penelusuran yang terkait dengan mars mtq Youtube Mars MTQ download mp3 gratis ma…