Skip to main content

Kasi PHU Kankemenag Karimun Tinjau PPIU Yang Beroperasi di Kabupaten Karimun

Karimun (Humas) – Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun H. Samsudin, Selasa (1/3/2016) menyatakan telah melakukan monitoring dan peninjauan langsung ke Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang beroperasi di Kabupaten Karimun.

“Ya, kita telah meninjau langsung ke lapangan ke Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji yang ada di Kabupaten Karimun pada tanggal 29 Februari lalu.,” tegas H. Samsudin.

Monitoring dan pengawasan ke PPIU yang ada di Kabupaten Karimun ini lanjut H. Samsudin sebagai menindaklanjuti surat dari Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau perihal Surat Edaran dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah nomor Dj.VII/I/4/Hj.09/8268/2015 tertanggal 22 Desember 2015 tentang Perizinan Penyelenggaraan Perjalanaan Ibadah Umrah (PPIU) yang mengharuskan Kementerian Agama untuk secara proaktif menginventarisir dan mendata PPIU yang ada di wilayah masing-masing.

“Dalam monitoring tersebut kita melihat apakah PPIU tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagaimana edaran Dirjen Haji dan Umrah dalam hal izin baru, perpanjangan izin dan pengesahan pembukaan cabang PPIU.” Tambah H. Samsudin.

Untuk persyaratan rekomendasi izin baru maka PPIU harus memiliki dokumen akte pendirian perusahaan dan atau perubahannya, Surat Keterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat, ada Surat Keterangan Domisili Usaha dari Pemda setempat, ada Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dari Kantor Dirjen Pajak, ada Surat Rekomendasi asli dari Isntansi Pemda Provinsi dan atau Kabupaten setempat, memiliki susunan dan struktur pengurus perusahaan dan melengkapi KTP dan biodata seluruh pemegang saham dan direksi.” Jelas H. Samsudin.

Selain  itu PPIU harus memiliki ketersediaan sumber daya manusia di bidang tiketing, keuangan, akutansi, pemasaran dan pembimbing ibadahnya.

“Selanjutnya, PPIU harus bisa membuktikan pernah menjalankan usaha Biro Perjalanan Wisata paling singkat 2 tahun. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki laporan keuangan perusahaan satu tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal WDP sebagaimana diatur dalam PMA nomor 18 tahun 2015.” Lanjut H. Samsudin.

H. Samsudin juga menjelaskan bahwa boleh-boleh saja PPIU dari luar Kabupaten Karimun beroperasi atau membuka cabang di Kabupaten Karimun, namun harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMA nomor 18 tahun 2015 pasal 8 yang menyatakan PPIU dapat membuka kantor cabang di luar domisili perusahaan. Namun dalam pembukaan cabang tersebut disyaratkan harus memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agaa Provinsi setempat dimana kantor cabang operasional berada.

“Adapun syarat untuk membuka cabang tersebut adalah adanya SK Penetapan/Izin sebagai PPIU dari Menteri Agama, Akte Notaris Pendirian PT dan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, Akte Notaris pembukaan kantor cabang, Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku dan Fotocopy KTP serta biodata pemilik PPIU.” Tutup H. Samsudin.

Comments

Terpopuler

Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama) versi Hitam Putih

Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama) versi Hitam Putih



Logo Favicon Kemenag - Kementerian Agama
Logo Vector Kementerian Agama - Departemen AgamaLogo Vector / Vektor Kementerian Agama RI - Departemen Agama untuk download versi CDR klik tautan berikut : http://stoklogo.blogspot.com/2013/02/logo-vektor-departemen-agama-cdr.html


Logo Kemenag - Kementerian Agama - Depag - Departemen Agama - versi Hitam Putih (BW)





Logo Kemenag (Kementerian Agama) Depag (Departemen Agama)




Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kemenag Kab. Karimun - Ada 2 TOR (TERM OF REFERENCE) yang harus dipahami dan dikerjakan, yakni TOR untuk usulan anggaran dibuat untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran (sebelum dipa di setujui/ disyahkan) dan TOR acuan pelaksanaan dibuat setelah dipa disyahkan/ di setujui sebelum pekerjaan dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Joko Riswanto, ST saat menyampaikan materi tentang Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja Anggaran Kemenag Kab. Karimun 18 Juni 2014 lalu di Hotel Aston.
Dihadapan 27 peserta yang terdiri Kepala Seksi/Penyelenggara Kantor Kemenag Kabupaten Karimun,Ka. KUA Kecamatan dan Kepala Madrasah Negeri, Joko Riswanto, ST menjelaskan secara rinci tentang Tata Cara Pembuatan Term of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
"Pengertian Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan m…

Lirik Lagu Mars MTQ mp3

Lirik Mars MTQMars MTQ mp3Lagu Mars MTQ

TEKS MARS MTQ (Ciptaan : Agus Sunaryo)

GEMA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN
PANCARAN ILAHI ( ILAHI )
CINTA PADA ALLAH NABI DAN NEGARA
WAJIB BAGI KITA
LIMPAH RUAH BUMI INDONESIA
ADIL MAKMUR SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBBUN GHAFUR
PASTI TERLAKSANA

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN AGUNG
WAHYU KALAM TUHAN (TUHAN)
PANCASILA SAKTI DASAR INDONESIA
PUJAAN BANGSAKU
GEMAH RIPAH TANAH AIR KITA
AMAN DUNIA SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBUN GHAFUR
NUSANTARA JAYA

GEMA MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN
PANCARAN ILAHI (ILAHI)
CINTA PADA ALLAH NABI DAN NEGARA
WAJIB BAGI KITA
LIMPAH RUAH BUMI INDONESIA
ADIL MAKMUR SENTOSA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBUN GHAFUR
PASTI TERLAKSANA.

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN JAYA
FIRMAN SUCI TUHAN (TUHAN)
PANCASILA SAKTI BAGI KITA SEMUA
INDONESIA JAYA
LIMPAH RUAH ALAM KAYA RAYA
BAHAGIA SEMUA
BALDATUN TAYYIBATUN WARRABBBUN GHAFUR
CITA-CITA KITA, CITA …- CITA …….. KITA.

Penelusuran yang terkait dengan mars mtq Youtube Mars MTQ download mp3 gratis ma…