Hilmi Muhammadiyah Minta Tingkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

 

Karimun (Inmas)  -  Inspektur Wilayah III - Itjen Kemenag RI, Dr. Hilmi Muhammadiyah, M.Si menyampaikan bahwa Menteri Agama memberi target pencapaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada tahun 2020 sebesar 90%. Hal tersebut disampaikannya  saat memberikan pembinaan kepada ASN di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Karimun, Sabtu (14/11/2020).

 

“Dalam transformasi birokrasi dan pengelolaan SDM Aparatur, kita sudah memasuki tahapan Dynamic Governance (pengembangan potensi Human capital) dalam menuju Birokrasi Bersih, Kompeten dan Melayani. Dan sesuai harapan Menteri Agama, tahun 2020 memberi target indeks Reformasi Birokrasi kita mencapai 90% . Tahun 2019 nilai indeks Reformasi Birokrasi kita baru 75,04.” Jelas Hilmi Muhammadiyah.

 

Imbas dari penilain indes Reformasi Birokrasi ini adalah pada Tunjangan Kinerja, jika nilai Reformasi Birokrasinya tinggi akan menaikkan grade Tunjangan Kinerja ASN Kementerian Agama. Untuk mencapai target Nilai Reformasi Birokrasi 90% tersebut Hilmi menjelaskan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yakni:

 

Pertama; Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, meliputi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagai pendorong Reformasi Birokrasi, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi, penjabaran Road Map dalam rencana aksi dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

 

Kedua; Penataan Peraturan perundangundangan dengan melakukan identifikasi peraturan yang tumpang tindih dan penataan peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal.

 

Ketiga; Penataan Struktur Organisasi dengan melakukan kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, tujuan strategis dan restrukturisasi tugas dan fungsi unit kerja.

 

Keempat, Penyempurnaan Ketatalaksanaan dengan melakukan kesesuaian uraian jabatan dengan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam tata laksana organisasi, Penerapan mekanisme kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi dan evaluasi ketatalaksanaan.

 

Kelima; melakukan Reformasi Birokrasi di bidang Manajemen SDM yang meliputi rekruitmen pegawai, pengembangan pegawai, promosi pegawai, manajemen kinerja dan penegakan disiplin dan etika pegawai.

 

Keenam; Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan membuat kebijakan terkait manajemen kinerja, dan penerapan manajemen kinerja di seluruh organisasi, dan pengukuran kinerja berbasis elektronik.

 

Ketujuh; Penguatan Pengawasan meliputi penanganan gratifikasi,  penerapan SPIP, pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System, Penanganan benturan kepentingan, Pembangunan zona integritas dan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP).

 

Kedelapan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik mencakup kebijakan tentang Prosedur, Tarif, wwaktu pelayanan, persyaratan pelayanan. Peningkatan kapasitas pelaksana layanan dan pembangunan budaya pelayanan prima. Mekanisme pengaduan pelayanan dan mekanisme penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

 

“Mari bersama kita membangun citra Kementerian Agama dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, selalu taat pada peraturan perundang-undangan dan harus memiliki SOP. Karena SOP itu sebagi dasar kita melaksanakan tugas dan fungsi dan jika ada muncul masalah hukum kita bisa terhindar karena sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.” Tambah Hilmi Muhammadiyah. (*)