Kantor Kemenag Kabupaten Karimun
Copyright © Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karimun. Powered by Blogger.

Berita Terkini

Dasar Hukum dan Referensi Penyusunan Laporan SPIP Kemenag

Written By Kemenag Karimun on Thursday, 24 November 2016 | 11:04

Dasar Hukum dan Referensi Penyusunan Laporan SPIP Kemenag
Berikut ini adalah Dasar Hukum dan Referensi dalam Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian ntern Pemerintah (SPIP) Kementerian Agama - Kemenag - baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Keputusan Kemnteri Agama, Peraturan dari BPKP, Menpan RB dan Makalah terkait dengan SPIP
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Bontang, Sorong, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, Boalemo, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi, Bireuen, Buol, Morowali, serta Banggai Kepulauan.
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
  14. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor B-5785/SJ/B.IV/OT.00/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama.
  15. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019, nomor:  145 tahun 2015, tanggal :  26 Oktober 2015.
  16. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014  tanggal  30 Desember 2014
  17. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Evaluasi SPIP Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013
  18. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE) Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
  19. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment (CSA) Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013
  20. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013
  21. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP Nomor PER-148/K/2012 tanggal 22 Februari 2012
  22. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Nomor PER-1633/K/JF/2011 tanggal 27 Desember 2011
  23. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyeelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
  24. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-688/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
  25. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-689/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
  26. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor PER-690/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012
  27. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Monitoring Perbaikan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2011 Nomor PER-852/K/2011 tanggal 18 Juli 2011
  28. Peraturan Kepala BPKP Tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Insstansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011 Nomor PER-853/K/2011 tanggal 18 Juli 2011
  29. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Pemetaan Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor PER-500/K/2010 tanggal 13 Juli 2010
  30. Peraturan Kepala BPKP Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP (26 Buku) PER-1326/K/2009 tanggal 7 Desember 2009. Rincian atas 26 (dua puluh enam) pedoman teknis penyelenggaraan SPIP diatas yaitu:
  • Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Komitmen Terhadap Kompetensi
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Kepemimpinan yang Kondusif
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Kebutuhan
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Yang Efektif
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Identifikasi Risiko
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Analisis Risiko
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembinaan Sumber Daya Manusia
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pengendalian Fisik atas Aset
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penetapan dan Reviu Atas Indikator Dan Ukuran Kinerja
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pemisahan Fungsi
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pembatasan Akses Atas Sumber Daya Dan Pencatatannya
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi dan Kejadian yang Penting
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Informasi
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Pemantau Berkelanjutan
  • Pedoman Teknis Penyelenggaraaan SPIP Sub Unsur Evaluasi Terpisah
  1. Makalah Penerapan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Agama oleh Sekretaris Jenderal Bahrul Hayat, Ph.D. 
  2. Makalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Di Lingkungan Kementerian Agama) oleh KUSOY (Auditor Madya pada Itjen) Pada Orientasi SPIP DITJEN PENDIS 11 Oktober 2013 di Hotel Grand Inna Bali Beach Sanur
  3. Makalah Kebijakan Reformasi Birokrasi Di Kementerian Agama Oleh Kabag TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, H. Subadi, S.Ag.
  4. Makalah serta Modul Lainnya terkait SPIP dari Menpan RB, BPKP, Kemenag dan lainnya.
Demikianlah Dasar Hukum dan Referensi dalam Penyusunan Laporan Sistem Pengendalian ntern Pemerintah (SPIP) Kementerian Agama - Kemenag - baik dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Intruksi Presiden, Keputusan Kemnteri Agama, Peraturan dari BPKP, Menpan RB dan Makalah terkait dengan SPIP. semoga bermanfaat.

BAB V Penutup Laporan SPIP Kemenag

Contoh Laporan SPIP Kemenag BAB V Penutup
Berikut ini adalah contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB V Penutup :

BAB V
P E N U T U P

A.    Kesimpulan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas instansi pemerintah. SPIP merupakan sistem yang lebih komprehensif dengan menekankan pada pentingnya softcontrol yaitu mengutamakan faktor komitmen pimpinan dan keterlibatan seluruh pejabat serta pegawai.

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk dapat menjamin pencapaian tujuan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan  SPIP merupakan alat kendali bagi pengelola kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. SPIP menjadi rambu, pagar, dan early warning systems agar pelaksanaan semua program dan kegiatan dapat berjalan dalam koridor serta sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada penyimpangan, aman, efisien, dan efektif. Semoga seluruh unit kerja yang ada di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan ada 5 (lima) unsur SPIP yang harus dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut, yaitu:

1.    Lingkungan pengendalian
2.    Penilaian risiko
3.    Kegiatan pengendalian
4.    Informasi dan komunikasi
5.    Pemantauan pengendalian intern

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

B.    Saran

Beberapa saran sebagai perbaikan untuk tahun-tahun kedepan terkait dengan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ini dapat disampaikan sebagai berikut:
  1. Agar dilaksanakan kegiatan sosialisasi, workhop atau pelatihan SPIP agar semua pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun bisa memahami Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan keterkaitan tugasnya dengan SPIP.
  2. Perlunya peningkatan atau perekrutan pegawai yang memiliki kompetensi khusus atau latar belakang  pendidikan yang sesuai untuk memenuhi jabatan tertentu seperti di bidang keuangan, teknologi informasi, administrasi dan lainnya.
  3. Perlu dilakukan proses evaluasi dan supervisi secara periodik atas pelaksanaan kompetensi dan komitmen kepada pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun yang terstruktur dan berkesinambungan.
  4. Perlunya penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen pada perekrutan kedepannya.
Demikianlah  contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2016 Kabupaten BAB V Penutup. Dipastikan masih banyak kekurangan dalam contoh Laporan SPIP ini, karena itu saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.
BAB V Penutup Contoh Laporan SPIP Kemenag

BAB IV Rencana Tindak Pengendalian SPIP Kemenag

Contoh BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SPIP KEMENAG
Berikut ini adalah contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SPIP :
 
BAB IV

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A.    Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN
B.    Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 7 Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Nomor :  145 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019 dapat diidentifikasi sejumlah risiko, sebagai berikut:

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah : “Terwujudnya Masyarakat Karimun Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Karimun Yang Maju, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun juga telah menetapkan Misi untuk mencapai Visi tersebut, yaitu:
  1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan  dan Memantapkan kerukunan umat beragama menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
  2. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
  3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
  4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
  5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN RISIKO KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN

Demikian contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN SPIP A.    Penguatan Lingkungan Pengendalian dan B. Penilaian Risiko, sedangkan untuk C. Kegiatan Pengendalian dan  C. Informasi dan Komunikasi akan disampaikan pada postingan berikutnya.

CONTOH LAPORAN SPIP KEMENAG BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

BAB III Penyelenggaraan SPIP Contoh Laporan

BAB III Penyelenggaraan Laporan SPIP Kemenag
Berikut ini adalah contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB III Penyelenggaraan SPIP :

BAB III
PENYELENGGARAAN SPIP

A.    Identifikasi dan Analisa Risiko 

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen. Proses Penilaian Risiko di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2016 dilaksanakan melalui tahapan:

1)    Melakukan Pemetaan Risiko masing-masing Unit Kerja (Subbag TU/Sekjen, Seksi Bimas islam, Seksi Pendidikan Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji, Penyelenggara Syariah, Penyelenggara Buddha) terkait masing-masing Sasaran Strategis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun 2015-2019

Pemetaan Risiko Unit Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016

2)    Melaksanakan Desk bersama masing-masing Unit Kerja terkait Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko yang tepat untuk menangani risiko.

3)    Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 2016

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Desk Finalisasi Risiko telah ditetapkan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko masing-masing Unit Kerja. Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas / kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Rencana Kinerja Tahun 2016 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 5 Sasaran Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 2015-2019 yang ditetapkan dapat diidentifikasi sejumlah risiko, sebagaimana bisa dilihat di lampiran.

B.    Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian adalah unsur sistem pengendalian intern yang ketiga. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanaanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa arahan manajemen telah diikuti. Arahan manajemen diwujudkan dalam kebijakan dan prosedur secara tertulis, yang memungkinkan diambilnya tindakan-tindakan dengan mempertimbangkan resiko yang terdapat dalam seluruh jenjang dan fungsi dalam organisasi. Tindakan-tindakan pengendalian tersebut ditatalaksanakan melalui kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen atau dengan kata lain fungsi pengendalian melekat atau "built-in" dalam setiap tatalaksana kegiatan.

Kegiatan pengendalian juga merupakan tindakan yang yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokan dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Dan Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan :

a.    Visi, misi, dan tujuan;
b.    Lingkungan dan cara beroperasi;
c.    Tingkat kerumitan organisasi;
d.    Sejarah atau latar belakang serta budaya; dan
e.    Risiko yang dihadapi.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

a.    Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi
b.    Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
c.    Kegiatan Pengendalian yang dipilih disesuaikan sifat Instansi pemerintah
d.    Kebijakan dan Prosedur harus ditetapkan secara tertulis
e.    Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur 

Selanjutnya Kegiatan Pengendalian diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan nyata untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen telah diikuti oleh seluruh pegawai yang terkait. Kegiatan Pengendalian tersebut meliputi :
Demikian contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB I Pendahuluan : A. Identifikasi dan Penilaian Risiko dan B. Rencana Kegiatan Pengendalian, sedangkan untuk C. Informasi dan Komunikasi dan D.    Pemantauan akan diposting pada postingan berikutnya.

Contoh  Laporan SPIP Kemenag BAB III Penyelenggaraan SPIP


Contoh Laporan SPIP Kementerian Agama BAB III Penyelenggaraan SPIP


Penelusuran yang terkait dengan contoh laporan spip kemenag

contoh laporan spip kemenkumham

contoh format laporan spip

contoh laporan spip skpd

contoh laporan triwulan spip

laporan spip tahunan

laporan spip lapas

contoh laporan satgas spip

spip kementerian hukum dan ham

BAB II Gambaran Umum Laporan SPIP Kemenag

Bab II Gambaran Umum Laporan SPIP Kemenag
Berikut ini adalah contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB II Gambaran Umum

BAB II
GAMBARAN UMUM SPIP

A.    Definisi SPIP
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bab I Pasal 1 butir 1 dijelaskan bahwa Pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

B.    Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1.    Lingkungan pengendalian
2.    Penilaian risiko
3.    Kegiatan pengendalian
4.    Informasi dan komunikasi
5.    Pemantauan pengendalian intern

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Berikut penjelasan singkat dari 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut:

1.    Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif, mendukung pengendalian intern, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan harus menyampaikan pesan bahwa nilainilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan.

Pimpinan juga harus menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya serta menggunakan kebijakan dan praktik yang baik atas pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan juga harus memiliki kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian intern yang efektif. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. Instansi pemerintah juga harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.

2.    Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Pertama-tama, Pimpinan perlu menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten baik untuk tingkatan instansi maupun untuk tingkatan kegiatan pendukungnya.

Setelah itu, dilakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, baik risiko dari sumber internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, instansi pemerintah perlu melakukan analisis risiko dan mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

3.    Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kebijakan dan prosedur yang ada haruslah berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

a.    Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.
b.    Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya. Kegiatan pengendalian yang teridentifikasi tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  • Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai.
  • Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut.
  • Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan.
  • Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi yang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu.
Kegiatan pengendalian ini secara berkala harus dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapkan.

4.    Informasi dan Komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting terkait dengan peristiwa internal dan eksternal diperlukan sistem informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan instansi pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

Pimpinan instansi pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa komunikasi eksternal yang efektif tersebut terjalin dengan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi Pemerintah. Instansi pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan, maka isntansi pemerintah perlu mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya.

5.    Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Perlu ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

Demikian contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten untuk BAB II Gambaran Umum : A. Defisini SPIP dan B. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern sedangkan untuk C.    Profil Lingkungan Pengendalian: Penegakan Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi,Kepemimpinan yang Kondusif,Pembentukan struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan,Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat,Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia,Hubungan Kerja yang Baik dengan APIP yang Efektif ,Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait serta D.    Kelemahan Lingkungan Pengendalian,
E. Temuan Hasil Audit APIP dan Eksternalakan diposting pada artikel berikutnya.
Contoh Gambaran Umum Laporan SPIP Kemenag

Contoh BAB II Gambaran Umum SPIP Kemenag


BAB I Pendahuluan Laporan SPIP Kemenag

BAB I PENDAHULUAN SPIP
Berikut ini adalah contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB I Pendahuluan :

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor B-5785/SJ/B.IV/OT.00/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016 mengintruksikan kepada Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama.

Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015 masih terdapat temuan yang cukup signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Kementerian Agama. 

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama kepada semua Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama diminta untuk :
  1. Menyelenggarakan SPIP yang mencakup 5 (lima) unsur SPIP, yaitu Penguatan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern;
  2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP pada satuan oragnisasi/kerja kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama paling lambat Minggu Pertama bulan Desember 2016;
B.    Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 381 tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Bontang, Sorong, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, Boalemo, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi, Bireuen, Buol, Morowali, serta Banggai Kepulauan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 6 menyatakan: “Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.”

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun merupakan salah satu dari satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Bagian Kesepuluh (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau) pasal 300 menyatakan bahwa Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.

1.    Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

2.    Visi dan Misi
Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2015-2019, nomor:  145 tahun 2015, tanggal :  26 Oktober 2015.

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun untuk 5 tahun kedepan (2015-2019) adalah : “Terwujudnya Masyarakat Karimun Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Karimun Yang Maju, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi diatas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun juga telah menetapkan Misi untuk mencapai Visi tersebut, yaitu:
  1. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan
  2. Memantapkan kerukunan umat beragama
  3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
  4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
  5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
  6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
  7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.
Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tersebut didukung pula dengan 7 (tujuh) program sebagai berikut:
1.    Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
2.    Program Kerukunan Umat Beragama
3.    Program Pendidikan Islam;
4.    Program Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah;
5.    Program Bimbingan Masyarakat Islam;
6.    Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7.    Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

3.    Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karimun sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 7 dan 8 menyatakan:

a.    Tugas
Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.    Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (PMA Nomor 13 Tahun 2013), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
  2. pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
  3. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
  4. pembinaan kerukunan umat beragama;
  5. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
  6. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
  7. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.
Demikian contoh Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten BAB I Pendahuluan  untuk  A.    Latar Belakang  dan  B.    Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, adapun untuk C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP dan D. Tujuan dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan di posting pada artikel berikutnya.

Contoh Laporan SPIP Kemenag BAB I Pendahuluan





Contoh Laporan SPIP Kementerian Agama BAB I Pendahuluan



Contoh Kata Pengantar Laporan SPIP Kemenag

Kata Pengantar Laporan SPIP Kemenag

Berikut adalah Contoh Kata Pengantar Laporan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2016:

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wbr.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun Tahun 2016 dapat disusun sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan ini berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor B-5785/SJ/B.IV/OT.00/08/2016 tanggal 16 Agusts 2016 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama.

Laporan Penyelenggaraan SPIP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun ini dalam penyusunannya juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama serta Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1326/K/LB/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 26 Pedoman Teknis.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Penyelenggaraan SPIP ini dilaksanakan dengan menerapkan lima unsur sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:

1.    Lingkungan pengendalian
2.    Penilaian risiko
3.    Kegiatan pengendalian
4.    Informasi dan komunikasi
5.    Pemantauan pengendalian intern

Harus diakui pula bahwa penerapan lima unsur SPIP di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masih memiliki kelemahan, kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya (man, money, machine, material, method) yang ada. Namun diharapkan kedepan secara bertahap kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki agar penerapan SPIP di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun benar-benar dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian disampaikan, semoga Laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun tahun 2016  ini dapat menjadi media pertangung¬jawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Karimun,      Desember 2016
Kepala,




...................................

Contoh Laporan SPIP Kemenag Kementerian Agama

Contoh Laporan SPIP Kemenag 2016
Contoh Laporan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian Agama - Kemenag- Kabupaten Karimun ini masih dalam tahap draft (usulan rancangan). Sebagaimana dimaklumi bahwa Penyusunan Laporan Penyelenggaraan harus dilaporkan berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor B-5785/SJ/B.IV/OT.00/08/2016 tanggal 16 Agusts 2016 perihal Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama.

Laporan Penyelenggaraan SPIP di Kantor Kementerian Agama - Kemenag - Kabupaten Karimun ini dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama serta Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1326/K/LB/2009 Tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 26 Pedoman Teknis.

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SPIP ini dilaksanakan dengan menerapkan lima unsur sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu:
  1. Lingkungan pengendalian
  2. Penilaian risiko
  3. Kegiatan pengendalian
  4. Informasi dan komunikasi
  5. Pemantauan pengendalian intern
Penerapan lima unsur SPIP di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun masih memiliki kelemahan, kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya (man, money, machine, material, method) yang ada. Namun diharapkan kedepan secara bertahap kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki agar penerapan SPIP di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun benar-benar dapat terlaksana secara maksimal dan optimal.

DAFTAR ISI LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2016

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI   

BAB I    PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
B.    Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi
C.    Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP
D.    Tujuan dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan

BAB II    GAMBARAN UMUM SPIP
A.    Defisini SPIP
B.    Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
C.    Profil Lingkungan Pengendalian
  1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
  2. Komitmen terhadap Kompetensi
  3. Kepemimpinan yang Kondusif
  4. Pembentukan struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
  5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat
  6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
  7. Hubungan Kerja yang Baik dengan APIP yang Efektif 
  8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
D.    Kelemahan Lingkungan Pengendalian 
E.    Temuan Hasil Audit APIP dan Eksternal

BAB III    PENYELENGGARAAN SPIP
A.    Identifikasi dan Penilaian Risiko
B.    Rencana Kegiatan Pengendalian
C.    Informasi dan Komunikasi
D.    Pemantauan

BAB IV    RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
A.    Penguatan Lingkungan Pengendalian
B.    Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian
C.    Informasi dan Komunikasi

BAB V    PENUTUP 
A.    Kesimpulan
B.    Saran  

LAMPIRAN
Untuk Bab I hingga Bab V Laporan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Kementerian Agama - Kemenag- Kabupaten Karimun Tahun 2016 ini bisa dilihat pada postingan berikutnya.
Daftar Isi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP
Cover Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP- Kementerian Agama







 
Support : Creating Website | Edited By Muntazhir | Mas Template
Copyright © 2011. Kantor Kemenag Kabupaten Karimun - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger