Kantor Kemenag Kabupaten Karimun
Copyright © Kementerian Agama Kantor Kabupaten Karimun. Powered by Blogger.

Berita Terkini

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Kemenag Karimun dan Madrasah

Written By Kemenag Karimun on Monday, 3 August 2015 | 14:21

Banner Stop Merokok di Kantor Kemenag Kabupaten Karimun
Karimun (Humas) - Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun sudah lama menerapkan kawasan terbatas merokok berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, begitu juga dengan kawasan tanpa rokok di madrasah-madrasah di Kabupaten Karimun juga telah lama diterapkan mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut.

"Dengan adanya surat edaran dari Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau nomor Kw.32.2/5/PP.00/1638/2015 tanggal 27 2015 lalu tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar akan memperkuat peraturan larangan merokok di madrasah dan ponpes di Kabupaten Karimun sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati karimun nomor 14 tahun 2014," ungkap Drs. Riadul Afkar, Senin (3/8/2015).

Dalam Peraturan Bupati karimun nomor 14 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok disebutkan dalam pasal 2 bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.

Yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok tersebut adalah Sarana Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah dan Angkutan Umum.

Sementara Kawasan Terbatas Rokok (KTM) dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan dalam pasal 5 adalah kawasan yang hanya dibolehkan merokok pada tempat-tempat tertentu (yang telah ditentukan). Dan yang termasuk kawasan KTM adalah tempat umum dan tempat kerja.

Drs. Riadul Afkar juga menjelaskan akan segera mensosialisasikan tentang Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Belajar Mengajar baik di madrasah maupun pondok pesantren termasuk di TPQ dan MDA.

"Larangan merokok itu meliputi di ruang belajar, majelis guru, larangan murid merokok, larangan memperdagangkan rokok di madrasah dan ponpes, larangan pemasangan iklan rokok atau menerima sponsor rokok di madrasah atau ponpes." terangnya.

Larangan tentang kawasan tanpa merokok sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

"Memang tidak elok rasanya, jika ada guru yang merokok di madrasah, karena guru merupakan contoh bagi murid-murid. Murid akan mudah meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Karena kami minta kepada semua guru yang merokok di madrasah benar-benar mematuhi ketentuan larangan ini." pintanya.

Endang Sry Wahyu, S.Ag: Pembangunan Rumah Ibadah Harus Berdasarkan Kebutuhan Bukan Keinginan

Karimun (Humas) - Sekretaris FKUB Kabupaten Karimun Endang Sry Wahyu, S.Ag menegaskan bahwa saat ini dalam membangun rumah ibadah harus berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Hal ini disampaikannya saat ditemui pagi ini, Senin (3/8/2015).

"Jadi sekarang ini tidak bisa begitu saja mendirikan rumah ibadah, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Intinya, pendirian rumah ibadah harus berdasarkan kebutuhan umat di suatu tempat bukan karena keinginan semata. Dan ini berlaku untuk semua rumah ibadah, baik rumah ibadah umat Islam, Khatolik, Kristen, Buddha, Hindu maupun Konghucu." ungkapnya.

Sebagaimana diketahui suatu   kebijakan   dan   instrumen   pendoman   penting dalam     memelihara kerukunan     uamt     beragama     ialah ditetapkannya    Peraturan    Bersama    Menteri    Agama    dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  dan  8  Tahun  2006  tentang Pedoman     Pelaksanaan     Tugas Kepala     daerah     dalam Pemeliharaan   Kerukunan   Umat   Beragama,   Pemberdayaan Forum Kerukunan  Umat  Beragama,  dan  Pendirian  Rumah Ibadat dan dikenal dengan PBM Tahun 2006.

PBM   tahun   2006   merupakan   kesepakatan   majelis-majelis  agama  tingkat  pusat  yang  terdiri  dari  Majelis  Ulama Indonesia   (MUI),   Persekutuan   Gereja-Gereja   di   Indonesia (PGI),  Konferensi  Wali  Gereja  Indonesia  (KWI),  Parisadha Hindu   Dharma   Indonesia   (PHDI)   dan   Perwakilan   Umat Budha  Indonesia  (WALUBI)  bersama  wakil  dari  Kementerian Agama  dan  Kementerian  Dalam Negeri.  Hasil  kesepakatan tersebut  disahkan  oleh  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006. 

Dalam  PBM  2006 Bab  IV telah ditentukan tentang Pendirian Rumah Ibadat dalam pasal 14, sebagai berikut:
  1. Pendirian   rumah   ibadat   harus   memenuhi   persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat  1,  bahwa pendirian  rumah  ibadat  harus  memenuhi persyaratan khusus meliputi:
  • Daftar   nama   dan   Kartu   Tanda   Tangan   Penduduk pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit  90  (sembilan puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat sesuai   dengan   tingkat   batas   wilayah   sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
  • Dukungan   masyarakat   setempat   paling   sedikit   60 (enam  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala desa.
  • Rekomendasi    tertulis    kepala    Kantor    Departemen Agama   (Kantor   Kementerian   Agama,   Pen)   Agama Kabupaten/Kota dan;
  • Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
  • Dalam  hal  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  huruf  a  terpenuhi,  pemerintah  daerah  berkewajiban memfasilitasi   tersedianya lokasi   pembangunan   rumah ibadatan.
Pendirian   rumah   ibadat   berarti   membangun   rumah ibadat   baru,   termasuk   yang   diperbarui   dalam   arti   lain renovasi.   Sebagaimana   ketentuan   yang   berlaku   renovasi berarti  perubahan  sehingga  diperlukan  kembali  IMB.  Dengan demikian  pendirian  rumah  ibadat  di  sini  dilihat  pada  faktor: a)   Penggunaan   rumah   ibadat,   b)   dukungan   masyarakat setempat,  c)  rekomendasi  tertulis  Kepala  Kantor  Kementerian Agama   Kabupaten/Kota,   d)   rekomendasi   tertulis   FKUB Kabupaten/Kota, e)  IMB  rumah  ibadat  dari  bupati/walikota dan di luar yang  lima tersebut;

"Kalau masyarakat melihat ada rumah ibadah yang baru dibangun dan dicurigai belum mendapatkan izin bisa melaporkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun atau FKUB Kabupaten Karimun,"pungkasnya.

PNS Kemenag Karimun Wajib Didata Ulang Melalui e-PUPNS 2015

Salah satu PNS Kemenag Karimun menunjukkan situs e-PUPNS 2015

Karimun (Humas) - Tahun 2015 ini seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia termasuk PNS di lingkungan Kemenag Kabupaten Karimun diwajibkan didata ulang melalui e-PUPNS, jika tidak maka akan dikenai sanksi dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan konsekuensi selanjutnya pelayanan mutasi kepegawaian tersebut tidak dapat diproses.

"Pendataan Ulang Pegawai negeri Sipil atau disingkat dengan PUPNS adalah proses pemutakhiran data oleh masing-masing PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh Instansi Pusat maupun Daerah," jelas Kasubbag TU Kankekemanag Kabupaten Karimun Drs. H. Jamzuri, Senin (3/8/2015).

H. Jamzuri meminta setiap PNS untuk mempersiapkan semua berkas kepegawaian sebagai bukti yang sah untuk dimasukkan dalam pendataan e-PUPNS nantinya.

"Kita sudah menyurati semua pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karimun mulai di tingkat Madrasah, KUA Kecamatan dan pegawai di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Karimun untuk mempersiapkan berkas kepegawaian mereka untuk dimasukkan di e-PUPNS," tambahnya.

Adapun proses pelaksanaan e-PUPNS ini; (1). PNS melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor registrasi yang akan digunakan dalam pengisian formulir e-PUPNS, (2). Pengisian formulir e-PUPNS terdiri dari Data Utama PNS, Data Posisi, Data Riwayat, Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh Guru), Data Stakeholder antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan dan Kartu Pegawai elektronik, selanjutnya (3). Verfikasi data yaitu pemeriksaan kembali kesesuaian antara data dengan bukti fisik terlampir oleh petugas verifikator.

"Jadwal pelaksanaan e-PUPNS ini dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian paling lambat akhir bulan agustus 2015 sedangkan pengisian formulir e-PUPNS dilaksanakan sampai akhir bulan November 2015 dan proses verifikasi dilaksanakan hingga bulan desember 2015. Informasi lebih lanjut bisa mengunjungi situs resminya di https://pupns.bkn.go.id." jelasnya.

Namun sayangnya,  saat mengunjungi situs tersebut tertulis "website ini belum secara resmi dibuka masih dalam rangka uji coba" . Namun sejumlah informasi terkait tentang e-PUPNS ini sudah bisa dibaca dan dipelajari.

3 Tahun Tak Penuhi Angka Kredit, Pengawas Madrasah/Pengawas PAI Sekolah Diberhentikan Sementara

Karimun (Humas) - Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dalam masa 3 (tiga) tahun tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi.

Demikian penjelasan Drs. Riadul Afkar, Senin (3/8/2015) saat ditanya tentang ketentuan Pengawas di lingkungan Kementerian Agama.

"Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama maka pengawas tersebut tidak akan dibayar tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi pengawasnya," jelasnya.

Untuk diketahui bahwa dalam Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dijelaskan bahwa pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi guru/pengawas akan dihentikan apabila guru/pengawas yang bersangkutan (1). meninggal dunia, (2). memasuki usia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun, (3). berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru/pengawas, (4). beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru/pengawas ke jabatan lain, (5). tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru/pengawas di Kementerian Agama, (6). tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan, dan (7). tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur.

"Dan penghentian pembayaran tunjangan profesi atau bantuan tunjangan profesi pengawas itu akan dinyatakan dengan Keputusan dari kepal akntor Kementerian Agama Kabupaten," tambahnya.

Namun, jelas Drs. Riadul Afkar lagi, jika Pengawas Madrasah/ Pengawas PAI pada Sekolah tersebut bisa  memenuhi angka kredit yang ditentukan, maka bisa diangkat kembali dan dapat dibayar kembali tunjangan fungsional dan tunjangan profesinya sebagai pengawas.

Inilah Tahapan Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Tahun 2015

Drs. Riadul Afkar Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kankemenag Kabupaten Karimun.
Karimun (Humas) - Merujuk kepada surat Ketua Pokja Sertifikasi Guru Kementerian Agama nomor: Dt.I.IV/PP.00.9/965/2015 tanggal 22 April 2015 perihal langkah-langkah pelaksanaan program sertifikasi guru tahun 2015 di lingkungan Kementerian Agama RI bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 akan menerapkan pola PLPG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-undang nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

"Uji Kompetensi Awal (UKA) merupakan persyaratan mengikuti program sertifikasi guru yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kemenag Kota Batam bagi guru peserta UKA dari Kabupaten Karimun," ungkap Drs. Riadul Afkar Kepala Seksi Pendidikan Islam pada Kankemenag Kabupaten Karimun.

Seperti diberikan sebelumnya sebanyak 4 guru PAI pada Sekolah dan 21 guru madrasah di Kabupaten Karimun Minggu (02/8/2015) telah mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) sertifikasi guru RA/Madrasah dan Guru PAI pada Sekolah di Kantor Kementerian Agama Batam. Semua soal UKA yang digunakan pada pelaksanaan UKA tersebut adalah soal dari Pokja Sertifikasi Guru Kementerian Agama.

"Hasil dari UKA nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pengelompokan dan pemberian layanan kegiatan PLPG secara tepat, proporsional dan bermutu," tambah Drs. Riadul Afkar.

Drs. Riadul Afkar juga menjelaskan bahwa instruktur kegiatan PLPG nantinya adalah asesor yang telah memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) sesuai dengan bidangnya yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun modul, lanjut Drs. Riadul Afkar, sebagai bahan ajar pada kegiatan PLPG nanti itu bersifat nasional yang telah disusun oleh tim penyusun nasional yang akan dikoordinasi oleh Pokja Sertifikasi Guru Kementerian Agama.

"Begitu juga dengan soal ujian tertulis atau dikenal dengan SUTN untuk pengujian kompetensi akhir dalam kegiatan PLPG dan ujian ulang adalah soal yang berasal dari Pokja Sertifikasi Guru Kementerian Agama," tambahnya.

Pelaksanaan PLPG di tingkat LPTK, jelas Riadul Afkar lagi rencananya akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Agustus hingga minggu ke-4 bulan November 2015. Dan semua tahapan proses PLPG akan menggunakan Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG).

"Kita telah menguhubungi semua guru yang masuk data base peserta sertifikasi untuk mempersiapkan dokumen fisik supaya tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian dokumen fisik kepada LPTK penyelenggara yang akan ditunjuk nantinya." tutupnya.

Untuk diketahui bahwa kuota nasional peserta program sertifikasi guru dalam jabatan (khusus untuk guru amdrasah) adalah 38.673 peserta dengan rincian 28.673 peserta bagi guru mata pelajaran agama dan 10.000 peserta bagi guru mata pelajaran umum.

Penetapan peserta sertifikasi menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) yang beralamat di http://www.sergur.kemdiknas.go.id/kemenag yang sudah dibuka tanggal 01 Mei 2015 lalu dengan tahapan yang telah dilalui (1). Pengambilan data awal dari database Padamu Negeri yang dilaksanakan tanggal 30 April 2015, (2). Verifikasi berkas calon peserta dilaksanakan tanggal 01 Mei hingga 20 Juni 2015 dengan melebihkan 10% sebagai calon peserta cadangan, (3). Ploting calon peserta pada LPTK dilaksanakan tanggal 01-10 Juli 2015 dengan rangking berdasarkan urutan usia, masa kerja dan golongan. Sedangkan khusus PNS yang TMT sebelum 1 Januari 2006 wajib ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru 2015. (4). Selanjutnya penetapan SK peserta sertifikasi guru dilaksankan 13-15 Juli 2015 dan peserta yang tercantum dalam SK (Surat Keputusan) sepenuhnya mengacu pada data yang diproses dan dihasilkan dari sistem AP2SG dan terakhir (5). Ploting peserta pengganti dilaksankan sepanjang bulan Agustus hingga September 2015 pada sistem AP2SG dengan mengacu pada data tambahan 19 % kuota awal.

4 Guru PAI Pada Sekolah di Karimun Mengikuti UKA Sertifikasi Guru

Drs. Riadul Afkar Kasi Pendis Kantor Kemenag Kabupaten Karimun
Karimun (Humas) - Menindaklanjuti surat dari Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Kepri nomor KW.32.3/1/PP.00/1592/2015 tertanggal 23 juli 2015, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun telah mengirim 4 guru PAI pada sekolah untuk mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) pada tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kementerian Agama Batam.

"Untuk tahun 2015 ini ada 4 guru PAI pada sekolah yang mengikuti UKA, yakni atas nama Erni dari SMPN 3 Meral, Megayati dari SMK Yaspika Karimun, Ripin dari SMPN 2 Tebing dan Saparuddin dari SDS 010 Terpadu Cendekia Tebing," jelas Drs. Riadul Afkar Kasi Pendis Kemenag Karimun, Senin (3/8/2015).

Selain guru PAI pada Sekolah pada tahun 2015 ini sebanyak 21 guru madrasah di Kabupaten Karimun juga mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) sertifikasi guru RA/Madrasah tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kementerian Agama Batam.

Drs. Riadul Afkar menegaskan bahwa sebelum mereka diutus mengikuti UKA telah dilakukan pemeriksaan ulang kebenaran data pribadi dari setiap peserta sertifikasi, khususnya data-data nama, NIP, NUPTK, tempat tanggal lahir, status kepegawaian, nama sekolah tempat mengajar.

"Selain itu, kita juga sudah mengecek dan memeriksa kembali nama-nama calon peserta tersebut benar-benar belum pernah mengikuti sertifikasi PAI pada tahun sebelumnya atau pun bukan yang telah mempunyai NRG." katanya. 

Drs. Riadul Afkar sangat berharap guru-guru yang mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) pada tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kementerian Agama Batam bisa lulus semua.

"Harapan kita tentunya mereka lulus semua pada pelaksanaan UKA kemarin, sehingga mereka bisa mengikuti PLPG nantinya." harapnya.

21 Guru Madrasah di Karimun Ikut Uji Kompetensi Awal Sertifikasi Guru

Kasi Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kabupaten Karimun Drs. Riadul Afkar saat ditemui, Senin (3/8/2015).

Karimun (Humas) - Tahun 2015 ini sebanyak 21 guru madrasah di Kabupaten Karimun mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) sertifikasi guru RA/Madrasah. Demikian pernyataan dari Kasi Pendidikan Islam Kantor Kemenag Kabupaten Karimun Drs. Riadul Afkar saat ditemui, Senin (3/8/2015).

"Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal bagi guru madrasah ini dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kementerian Agama Batam," jelasnya.

Dari 21 guru madrasah yang mengikuti UKA tersebut sebanyak 5 orang merupakan PNS dan sisanya adalah guru non-PNS.

"Sementara pelaksanaan PLPG akan ditetapkan kemudian usai penyelenggaraan UKA dan akan dipanggil secara resmi setelah adanya rapat koordinasi antar LPTK penyelenggara," tambahnya.

Berikut adalah nama-nama guru madrasah yang mengikuti UKA Uji Kompetensi Awal (UKA) sertifikasi guru RA/Madrasah tanggal 02 Agustus 2015 kemarin di Kantor Kementerian Agama Batam.

Makmun Santoso, S.Pdi, Hadisah, S.Pd, Marlina, S.Pdi, Rojanah, S.Pd. SD, Chaidatul  Rasmi, S.Ag.
Siska, S.Pdi, Annisatul Ummah, S.Pd. SD, Mila Suryani, S.Pd. AUD, Nuruti Puji E. S.Pd. AUD, Ahmadi, S.Pd.I, Susriana, S.Pd, Elda Cendra, S.Pd, Ramdhani, S.Pd.I, Safiana, S.Pd. AUD, Hermawati, S.Pd.I, Saruzi, S.Pt, Fahmi Putra, S.Pd. SD, Nazarudin, S.Pd. SD, Abdul Hakim, S.PD, Abdul Wahid, S.Pd.I.

Inilah Jadwal dan Tempat Vaksinasi Meningitis JCH 1436 H/2015 M Kabupaten Karimun

Karimun (Humas) - Sudah menjadi ketentuan untuk para Jamaah Calon Haji (JCH) yang akan berangkat haji disuntik vaksin meningitis. Ketentuan ini tidak hanya untuk JCH, namun setiap orang yang akan masuk Arab Saudi sebagai ketentuan internasional yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi agar terbebas dari penyakit peradangan selaput otak.

Begitu halnya dengan Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Karimun tahun 1436 H/2015 M yang akan berangkat tahun ini juga akan divaksinasi meningitis oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui puskesmas Tanjungbalai Karimun dan Puskesmas Tanjungbatu Kundur.

Berikut adalah jadwal dan tempat vaksinasi meningitis Jamaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Karimun tahun 1436 H/2015 M. 

JCH dari Kecamatan Karimun vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbalai Karimun dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

JCH dari Kecamatan Tebing vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbalai Karimun dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

JCH dari Kecamatan Meral, Buru dan Moro vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbalai Karimun dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

JCH dari Kecamatan Kundur vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbaru Kundur dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

JCH dari Kecamatan Kundur Barat vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbatu Kundur dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

JCH dari Kecamatan Kundur Utara dan Durai vaksinasi meningitisnya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 di puskesmas Tanjungbatu Kundur dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

"Jadi, kami harapkan kepada JCH yang akan berangkat tahun ini untuk menjalani suntik vaksin ini sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan bagi JCH yang mengalami kendala atau halangan atau tidak bisa hadir sesuai jadwal vaksinasi meningitis yang telah ditetapkan diminta Ka. KUA Kecamatan segera melapor ke Kantor Kemenag Karimun untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun untuk dicarikan solusinya. Karena suntik vaksin ini wajib bagi setiap JCH yang akan berangkat." tegas Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Drs. H. Samsudin, Senin (3/8/2015). 
 
Support : Creating Website | Edited By Muntazhir | Mas Template
Copyright © 2011. Kantor Kemenag Kabupaten Karimun - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger